Kuliah Gratis Belum Tentu Menghapus Ketimpangan, Pakar Unair Jelaskan Alasannya
Wacana kuliah gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kembali menjadi perhatian. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk melanjutkan kuliah.
Namun, Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga (Unair), Prof. Tuti Budirahayu, mengingatkan bahwa penghapusan biaya kuliah tidak otomatis menghilangkan ketimpangan pendidikan. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu masih dapat menghadapi berbagai hambatan meskipun tidak lagi membayar uang kuliah.
Kuliah Gratis Bisa Memperluas Akses, tetapi Belum Tentu Merata
Menurut Tuti, gagasan kuliah gratis dapat menjadi salah satu instrumen pemerataan pendidikan tinggi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selama ini, keterbatasan biaya menjadi salah satu hambatan bagi sebagian lulusan sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan.
Meski demikian, manfaat kebijakan tersebut belum tentu dirasakan secara setara. Mahasiswa dari keluarga mampu memiliki dukungan finansial yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan selama kuliah, sedangkan mahasiswa dari keluarga kurang mampu masih harus memikirkan berbagai pengeluaran di luar biaya pendidikan.
Karena itu, Tuti menilai keberhasilan kuliah gratis tidak cukup diukur dari penghapusan UKT. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan tersebut benar-benar membantu kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan tinggi.
Biaya Kuliah Bukan Satu-satunya Pengeluaran Mahasiswa
Meskipun UKT digratiskan, mahasiswa tetap membutuhkan biaya hidup selama menjalani pendidikan. Pengeluaran tersebut dapat mencakup tempat tinggal, transportasi, makan, kebutuhan praktikum, buku, hingga perangkat penunjang pembelajaran.
Bagi mahasiswa yang berkuliah jauh dari rumah, kebutuhan tersebut dapat menjadi beban cukup besar. Akibatnya, mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah tetap berpotensi mengalami kesulitan meskipun biaya kuliahnya sudah ditanggung pemerintah.
Persoalan ini menunjukkan bahwa keterjangkauan pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh biaya yang dibayarkan kepada kampus. Kemampuan mahasiswa untuk bertahan dan menyelesaikan pendidikan juga perlu menjadi perhatian.
Ketimpangan Pendidikan Sudah Terjadi Sebelum Masuk PTN
Perbedaan kesempatan pendidikan sebenarnya tidak baru muncul ketika seseorang memasuki perguruan tinggi. Kondisi ekonomi keluarga, kualitas sekolah, fasilitas belajar, dan akses terhadap sumber pembelajaran dapat memengaruhi persiapan siswa sejak jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
Siswa yang memiliki fasilitas belajar lebih lengkap mungkin mempunyai kesempatan persiapan seleksi yang berbeda dibandingkan siswa dengan keterbatasan sumber daya. Jika seluruh biaya kuliah digratiskan, perbedaan kemampuan untuk bersaing memperebutkan kursi PTN belum tentu langsung hilang.
Karena itu, Tuti mendorong pemerataan kualitas pendidikan sejak jenjang sebelumnya. Pembebasan biaya kuliah perlu berjalan bersama upaya memperbaiki kesempatan belajar agar siswa dari berbagai latar belakang memiliki peluang yang lebih setara untuk masuk perguruan tinggi.
Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Tetap Dibutuhkan
Tuti mengusulkan agar pemerintah memperluas beasiswa dan subsidi bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dukungan tersebut diperlukan karena kebutuhan setiap mahasiswa tidak selalu sama, meskipun mereka mengikuti pendidikan di perguruan tinggi yang sama.
Mahasiswa dari keluarga kurang mampu mungkin membutuhkan bantuan biaya hidup, tempat tinggal, atau kebutuhan akademik lainnya. Sementara mahasiswa dari keluarga mampu dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan tersebut secara mandiri.
Dalam hal ini, pemerataan bukan berarti semua mahasiswa harus menerima bantuan dengan jumlah yang sama. Kebijakan pendidikan juga perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi agar mahasiswa yang menghadapi hambatan lebih besar mendapatkan dukungan yang sesuai.
Apakah PTN Gratis Akan Segera Diterapkan?
Hingga Oktober 2026, pemerintah masih mengkaji kebutuhan anggaran dan kemungkinan skema pelaksanaan pendidikan tinggi gratis. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah melakukan penghitungan pembiayaan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, belum ada ketentuan final yang memastikan seluruh mahasiswa PTN langsung dibebaskan dari UKT pada tahun akademik berikutnya. Pelaksanaan kebijakan masih membutuhkan keputusan mengenai sumber pendanaan, cakupan penerima, serta keberlanjutan anggaran.
Bagi calon mahasiswa yang mempersiapkan seleksi PTN 2027, informasi biaya pendidikan tetap perlu mengacu pada pengumuman resmi perguruan tinggi. Wacana kuliah gratis belum dapat dijadikan kepastian bahwa seluruh biaya pendidikan akan dihapus.
Kesimpulan
Guru Besar Unair, Tuti Budirahayu, menilai kuliah gratis dapat membantu memperluas akses pendidikan tinggi, tetapi belum tentu menghapus ketimpangan. Perbedaan kondisi ekonomi, biaya hidup, dan kesempatan belajar sejak sekolah masih dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk masuk dan menyelesaikan kuliah.
Karena itu, kebijakan kuliah gratis perlu disertai pemerataan kualitas pendidikan, perluasan beasiswa, dan bantuan yang mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa.
Menghapus biaya kuliah dapat mengurangi hambatan finansial, tetapi pemerataan pendidikan baru dapat tercapai jika kesempatan untuk masuk, belajar, dan menyelesaikan kuliah juga semakin terbuka bagi seluruh kelompok masyarakat.
Penulis:
Ananda Khaerunisa
Editor:
Ramadhan Candra Wijayanti S.Psi
