PTN Gratis Dinilai Bisa Menguntungkan Kampus Swasta, Kok Bisa?
Rencana pemerintah menggratiskan pendidikan hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sempat menimbulkan kekhawatiran bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Logikanya terlihat sederhana.
Kalau kuliah di PTN gratis sementara PTS tetap berbayar, bukankah calon mahasiswa akan semakin memilih kampus negeri?
Ternyata ada pandangan lain.
Kebijakan PTN gratis justru dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat PTS, asalkan pemerintah tidak hanya menghapus biaya kuliah mahasiswa negeri, tetapi sekaligus menata kembali sistem pendidikan tinggi.
Lalu, bagaimana PTN gratis bisa ikut menguntungkan kampus swasta?
PTN Gratis Bisa Membuat Sistem Pembiayaan Berubah
Selama ini PTN memperoleh pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk anggaran pemerintah dan pembayaran mahasiswa.
Jika biaya kuliah mahasiswa nantinya ditanggung negara, struktur pembiayaan tersebut tentu perlu berubah.
Pemerintah harus menentukan berapa biaya yang dibutuhkan setiap kampus, bagaimana dana disalurkan, serta sumber pendanaan yang menggantikan UKT atau komponen lain yang tidak lagi dibebankan kepada mahasiswa.
Perubahan inilah yang dinilai dapat membuka kesempatan untuk menata ulang hubungan antara PTN dan PTS.
Sebab persoalan pendidikan tinggi bukan hanya tentang membuat mahasiswa PTN tidak membayar kuliah, tetapi juga bagaimana akses pendidikan tetap tersedia secara luas.
KIP Kuliah Bisa Lebih Banyak Diarahkan ke PTS
Salah satu gagasan yang muncul adalah memperbesar dukungan KIP Kuliah untuk mahasiswa PTS.
Jika biaya pendidikan mahasiswa PTN nantinya sudah ditanggung negara, sebagian dukungan pendidikan dapat lebih difokuskan kepada mahasiswa kurang mampu yang memilih perguruan tinggi swasta.
Dengan skema seperti ini, PTS dapat menjadi lebih terjangkau. Calon mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi juga tidak harus selalu memprioritaskan PTN hanya karena faktor biaya.
Namun, gagasan tersebut belum menjadi aturan resmi. Saat ini KIP Kuliah masih dapat digunakan pada PTN maupun PTS sesuai persyaratan program yang berlaku.
PTS Juga Bisa Mendapat Dukungan Operasional Lebih Besar
Selain bantuan kepada mahasiswa, dukungan langsung kepada perguruan tinggi swasta juga ikut dibahas.
Salah satu bentuk yang dapat diperkuat adalah program bantuan untuk pengembangan PTS.
Dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, fasilitas, tata kelola, hingga pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
Hal ini penting terutama bagi kampus swasta yang berada di daerah. Tidak semua wilayah mempunyai PTN dengan daya tampung besar.
Di sejumlah daerah, PTS justru mempunyai peran penting dalam menyediakan akses kuliah bagi masyarakat yang tidak dapat berpindah ke kota lain.
Karena itu, penguatan PTS dapat menjadi bagian dari strategi memperluas akses pendidikan tinggi.
Tapi Ada Masalah Lain: Daya Tampung PTN
Persaingan antara PTN dan PTS bukan hanya persoalan biaya. Jumlah mahasiswa yang diterima kampus negeri juga ikut berpengaruh.
Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian pengelola PTS mengeluhkan berkurangnya mahasiswa baru ketika PTN memperbesar penerimaan, termasuk melalui jalur mandiri.
Jika PTN nantinya gratis sekaligus tetap menerima mahasiswa dalam jumlah sangat besar, PTS bisa menghadapi tekanan yang lebih berat.
Calon mahasiswa tentu mempunyai insentif besar memilih kampus negeri ketika biaya kuliahnya menjadi nol. Karena itu, muncul gagasan agar kebijakan PTN gratis diikuti evaluasi terhadap daya tampung dan pola penerimaan mahasiswa baru.
Tujuannya bukan membatasi kesempatan masyarakat masuk PTN semata-mata demi melindungi PTS, tetapi mencari keseimbangan agar perluasan akses pendidikan tidak membuat sebagian perguruan tinggi kehilangan mahasiswa secara drastis.
Jalur Mandiri Juga Ikut Dipertanyakan
Wacana PTN gratis bahkan ikut memunculkan perdebatan mengenai jalur mandiri.
Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza menilai jalur mandiri perlu dievaluasi jika PTN benar-benar digratiskan.
Menurut pandangannya, jika negara sudah menanggung biaya pendidikan PTN, kampus negeri seharusnya tidak lagi bergantung pada penerimaan dana masyarakat melalui mekanisme penerimaan mahasiswa.
Namun, perlu dibedakan dengan jelas:
jalur mandiri belum dihapus.
Pernyataan tersebut merupakan usulan dalam pembahasan mengenai desain PTN gratis, bukan keputusan pemerintah.
Bagi calon mahasiswa, jalur mandiri tetap perlu dipersiapkan selama belum ada ketentuan resmi yang mengubah sistem penerimaan.
PTN dan PTS Sebenarnya Sama-sama Dibutuhkan
Indonesia tidak mungkin hanya mengandalkan PTN untuk menyediakan pendidikan tinggi bagi seluruh lulusan sekolah menengah.
PTS mempunyai peran besar dalam menampung mahasiswa di berbagai daerah dan menyediakan program studi yang beragam.
Kemdiktisaintek juga menekankan bahwa PTN dan PTS mempunyai peran yang sama dalam memperluas akses pendidikan tinggi.
Karena itu, kebijakan pendidikan gratis perlu dilihat sebagai persoalan ekosistem. Kalau akses ke PTN diperluas tetapi PTS melemah, persoalan baru dapat muncul.
Sebaliknya, mempertahankan PTS tanpa memastikan kualitasnya juga bukan solusi.
Tidak Semua PTS Harus Dipertahankan Tanpa Evaluasi
Memberikan dukungan kepada kampus swasta bukan berarti seluruh PTS harus dipertahankan tanpa melihat kualitasnya.
Dukungan pemerintah tetap perlu diikuti evaluasi.
Perguruan tinggi perlu memenuhi standar mutu, mempunyai dosen dan fasilitas yang memadai, menjalankan tridharma, serta mampu memberikan pendidikan yang benar-benar bermanfaat bagi mahasiswa.
Kampus dengan kapasitas yang sangat terbatas juga dapat didorong melakukan konsolidasi atau perbaikan tata kelola. Jadi, tujuan kebijakan bukan sekadar membuat jumlah PTS tetap banyak.
Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat mempunyai cukup pilihan perguruan tinggi yang berkualitas dan terjangkau.
Kalau Begitu, Kenapa Tidak Gratiskan PTS Juga?
Gagasan tersebut juga muncul dalam pembahasan pendidikan gratis.
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, misalnya, meminta agar kebijakan pendidikan gratis tidak menciptakan diskriminasi terhadap pendidikan swasta.
Untuk perguruan tinggi, salah satu gagasan yang muncul adalah bantuan operasional bagi PTS. Namun, membuat seluruh PTN dan PTS gratis tentu membutuhkan desain pembiayaan yang jauh lebih besar.
Jumlah, karakter, pengelola, biaya operasional, dan kualitas perguruan tinggi swasta juga sangat beragam.
Karena itu, pemerintah masih perlu menentukan apakah dukungan kepada PTS nantinya diberikan melalui mahasiswa, bantuan operasional kampus, atau kombinasi beberapa skema.
PTN Gratis Belum Berlaku untuk Semua Mahasiswa
Di tengah banyaknya usulan tersebut, calon mahasiswa perlu memahami status kebijakannya. Pemerintah memang sedang menyiapkan rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.
Namun, pelaksanaannya direncanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Artinya, jangan menganggap mahasiswa baru tahun berikutnya otomatis tidak perlu membayar UKT.
Begitu pula dengan KIP Kuliah, jalur mandiri, dan bantuan untuk PTS.
Berbagai skema tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan mengenai bagaimana pendidikan tinggi gratis dapat diterapkan tanpa menurunkan kualitas maupun menciptakan ketimpangan baru.
Apa Dampaknya untuk Calon Mahasiswa?
Jika skema tersebut akhirnya diterapkan dengan dukungan yang seimbang, calon mahasiswa justru dapat mempunyai pilihan yang lebih luas.
PTN dapat menjadi lebih terjangkau karena biaya pendidikan ditanggung negara. Sementara PTS dapat menjadi pilihan yang lebih realistis apabila KIP Kuliah dan bantuan pemerintah diperluas.
Pada akhirnya, siswa tidak harus memilih kampus hanya berdasarkan pertanyaan:
“Mana yang biaya kuliahnya paling murah?”
Mereka bisa mempunyai ruang lebih besar untuk mempertimbangkan kualitas program studi, kurikulum, fasilitas, lokasi, prospek lulusan, serta kecocokan bidang.
Namun, kondisi tersebut baru dapat tercapai apabila kebijakan pembiayaannya benar-benar dirancang secara seimbang.
Kesimpulan
Rencana PTN gratis memang dapat menjadi tantangan besar bagi kampus swasta.
Jika PTN menjadi gratis sementara PTS tetap menanggung seluruh biaya operasional dari mahasiswa, perbedaan biaya keduanya dapat semakin lebar.
Namun, kebijakan yang sama juga bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki ekosistem pendidikan tinggi.
KIP Kuliah dapat diperluas untuk mahasiswa PTS, bantuan operasional kampus swasta dapat diperkuat, dan sistem penerimaan mahasiswa dapat dievaluasi agar akses pendidikan tidak hanya terkonsentrasi pada PTN.
Karena itu, dampak PTN gratis terhadap kampus swasta tidak sesederhana “PTS akan kalah karena PTN tidak berbayar”. Semuanya bergantung pada desain kebijakan yang akhirnya dipilih pemerintah.
Yang perlu dihindari adalah membuat PTN gratis dengan mengabaikan PTS.
Sebab tujuan akhirnya bukan sekadar membuat satu kelompok kampus lebih murah, tetapi membuat pendidikan tinggi lebih mudah diakses tanpa mengorbankan kualitas dan keberlangsungan kampus yang selama ini ikut menampung jutaan mahasiswa Indonesia.
Penulis:
Ananda Khaerunisa
Editor:
Ramadhan Candra Wijayanti S.Psi
