Permendikbud No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi disorot dan jadi kontroversi. Ada yang menuding aturan ini seakan melegalkan zina.

Kemendikbud-Ristek pun membantah soal tudingan yang diarahkan terhadap Permen PPKS itu. Diketahui Permendikbud ini ditekan oleh Mendikbud-Ristek langsung, yaitu Nadiem Makarim.

Begini isi rangkuman dari Permendikbud No 30 Tahun 2021:

• Pasal 1 (ayat 14) tentang Kewajiban Pembentukan Satuan Tugas, yang berbunyi:
14. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

• Pasal 3 tentang Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

• Pasal 5
(1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Kontroversi soal Permendikbud No 30 Tahun 2021 pun dibantah oleh Plt Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek Nizam. Menurutnya, peraturan dibuat untuk memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan.

Nizam juga menyampaikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini dapat mengarahkan pimpinan perguruan tinggi untuk memberikan pemulihan hak-hak sivitas akademika yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini agar korban dapat kembali berkarya dan berkontribusi di kampusnya dengan lebih aman dan optimal.

Pihaknya juga menggarisbawahi fokus Permendikbud No 30 Tahun 2021, yaitu terkait pencegahan kekerasan seksual.

The post Permendikbud 30 Jadi Kontroversi, Begini Isinya appeared first on MasukKampus : News.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

MasukKampus